Indonesia Didorong Terapkan Kebijakan Ekonomi Hijau
Source: ASIATODAY.ID
Date: 23 September 2020
Masa depan dunia pasca pandemi coronavirus (Covid-19) sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan ekonomi hijau (Green Economic Policy) mampu diimplementasikan oleh setiap negara.
Dalam konteks itu, Indonesia dipandang strategis untuk memperkuat aksi global dalam menerapkan kebijakan ekonomi hijau.
Untuk menggali potensi tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon memimpin langsung Working Visit and Focus Group Discussion "Reshaping Indonesia's Green Economy Agenda in the Struggle of Post-COVID-19 Recovery: Enhancing the Roles of Parliament through Innovative Citizen Engagements".
Selain BKSAP DPR RI, forum ini diikuti oleh Westminster Foundation for Democracy, Institute for Peace and Development, dan Universitas Warmadewa yang berlangsung di Patra Jasa Hotel and Resort, Kuta Bali pada 23-24 September 2020.
Fadli Zon mengatakan, forum ini bertujuan menggali peran Organisasi Internasional dalam mendorong pertumbuhan hijau di Indonesia pasca-COVID-19 dan sebagai persiapan agenda internasional Conference of the Parties (COP) UN Framework for Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-26, di Glasgow.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, Indonesia harus mendesain green economy policy dalam perjuangan pemulihan pasca pandemi Covid-19.
"Kita perlu mendesain green economy policy saat ini untuk masa depan planet Bumi sekaligus sebagai langkah preventif mengurangi bencana alam akibat kerusakan alam dan lingkungan," kata Mardani.
Sejauh ini, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan lebih dari USD12 triliun dalam bentuk dukungan anggaran langsung, suntikan pinjaman dan ekuitas, jaminan dan insentif lainnya.
Mardani merujuk Energy Policy Tracker, hanya sebagian kecil dari USD88 miliar yang ditujukan untuk energi bersih, yang hanya setengah dari stimulus untuk bahan bakar fosil.
Menurut Mardani, saat ini pihaknya terus mencari bentuk kebijakan hijau seperti apa yang bisa implementasikan dalam politik penganggaran di Indonesia.
"Kita bisa belajar dari keberhasilan Korea Selatan pada saat kiris keuangan tahun 2008-2009 yang menginvestasikan 80 persen dari paket stimulus senilai USD38 miliar dalam proyek-proyek hijau. Lalu pada Maret 2020 juga mereka mengularkan paket stimulus berupa Green New Deal (GND)," ujar Mardani.
Legislator PKS itu mengatakan bahwa Pandemi ini seharusnya menjadi momentum untuk berkaca sejauh mana kebijakan ekonomi Indonesia pro lingkungan.
"Proyek-proyek seperti energi terbarukan, efisiensi energi dan transportasi bersih sudah seberapa jadi prioritas kebijakan kita selama ini," kata anggota DPR asal Pemilihan Daerah Jakarta Timur itu.
Menurut Mardani, salah satu dampak berkurangnya penggunaan transportasi umum sehingga langit kota Jakarta jadi bersih dapat dirasakan pada awal-awal masa PSBB di Jakarta.
"Perlu ada kesadaran bersama melihat resiko ancaman perubahan iklim untuk masa depan kita sehingga bersama-sama mimikirkan strategi inovasi yang memungkinkan kita di Parlemen, Pemerintah kalangan industri dan masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek hijau kedepannya seperti misalnya mendiversifikasi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan misalnya," pungkasnya.
